Menu

Mode Gelap

Headline · 21 Des 2022 00:55 WIB

Diduga Ada Praktek Pungli Dana Bos Terstruktur di SD Negeri se Kecamatan Cukuh Balak


					Ilustrasi korupsi dana BOS (sumber google) Perbesar

Ilustrasi korupsi dana BOS (sumber google)

TANGGAMUS,CAKRA86.ID –  Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya menjadi hak mutlak siswa dalam proses kegiatan belajar siswa dan dapat meringankan beban wali murid supaya mendapatkan sekolah gratis dan program wajib belajar 9 tahun, di Sekolah Dasar (SD) Negri di kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Lampung rupanya hanya menjadi isapan jempol dan sebuah selogan belaka.

Parahnya lagi, sebagian Dana BOS milik siswa SD Negri di kecamatan tersebut diduga malah dijadikan ajang bacakan oleh oknum kepala sekolah, termasuk juga Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah (K3s) diduga ikut ambil bagian menggerogoti uang bantuan tersebut.

Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, mereka atau masing-masing Kepala Sekolah di Kecamatan tersebut dituntut untuk menuruti apa yang menjadi kehendak dari k3s, termasuk juga pungutan dana BOS.

” Kami kepala sekolah ini , memiliki atasan selain dinas yaitu k3s di tiap kecamatan dan kami harus ikuti apa yg sudah di sampaikan, contoh terkait pungutan dana bos yang per siswa Rp.28000, itu ya kami harus ikuti, dan seandainya kami tidak ikuti kami di kucilkan oleh kepala sekolah yang lain, dan terkait kegunaan uang pungutan tersebut, selanjutnya kami tidak tau, karna itu menjadi kewenangan k3s tersebut, “beber narasumber kepada awak media saat di temui Selasa (20/12/22).

Dilain pihak, K3s kecamatan cukuh balak berinisial AW saat dikonfirmasi kooperatif menjawab dugaan tersebut. Dirinya tidak mengelak bahkan membenarkan jika pihak K3s melakukan pungutan uang terhadap 25 SD.

“Betul kami telah melakukan pungutan kepda semua kepala sekolah se kecamatan cukuh balak dengan jumlah sekolah 25 SD dan sekitar 1800 siswa, namun tidak sebesar apa yang sudah di sampaikan narasumber anda sebesar  Rp. 28000 , namun hanya sebesar Rp.3000, itupun kegunaan nya jelas yang pertama untuk menggaji oprator bos kecamatan dan biaya k3s laporan ke dinas dan sebagainya, sementara honor oprator bos kecamatan awak media tanyakan sebesar Rp.15.00.000 per bulannya, “jelas AW.

Alhasil dalam pertahun untuk pembiayaan Honor operator dana BOS di kecamatan tersebut tercatat mencapai sebesar Rp.18.000.000.

Sementara itu hasil pungutan dana BOS dengan total siswa 1800 x 3000 hanya terkumpul sebesar Rp  5400.000. Pun demikian terdapat temuan bahwa gaji operator yang tidak atau belum sempat terbayarkan, sehingganya atas pengakuan narasumber dan hasil investigasi yang dilakukan oleh wartawan ini kuat dugaan bahwa K3s di kecamatan Cukuh Balak tidak transparan, sehingga kuat dugaan bahwa telah terjadi praktek pungutan liar yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian negara sehingga menghambat keberlangsungan dunia pendidikan.

Dapat dijelaskan, hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan. (Tim).

Artikel ini telah dibaca 269 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jajaran Pengurus DPC-KWRI Kabupaten Pringsewu Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H 2024

16 Juni 2024 - 02:34 WIB

Sukses, BLT-DD Pekon Sidodadi disalurkan Sesuai Jumlah KPM

15 Juni 2024 - 07:15 WIB

Diminta Inspektorat Pemkab Labuhanbatu Periksa Kades Pematang Seleng Terkait Penggunaan Belanja DD 2022 Dan 2023.

15 Juni 2024 - 07:08 WIB

Sukses, Dana Desa Tahap Satu Sidodadi Bagun Jalan Lapen dan Gorong-gorong

14 Juni 2024 - 10:39 WIB

Pemerintahan Pekon Neglasari Laksanakan PMT Anak Sunting Dan Ibu Hamil

13 Juni 2024 - 12:04 WIB

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun 1 Jalan Cendrawasi Pekon Wonosari Dilaksanakan

13 Juni 2024 - 12:01 WIB

Trending di Headline

Sorry. No data so far.