Menu

Mode Gelap

Headline · 3 Nov 2021 02:16 WIB

Lampung Police Watch Kritik Polda Lampung Terkait Dugaan Perkara Pengrusakan Lahan Petani Di Way Kanan


					Lampung Police Watch Kritik Polda Lampung Terkait Dugaan Perkara Pengrusakan Lahan Petani Di Way Kanan Perbesar

Bandar Lampung — Lampung Police Watch (LPW) mengkritik kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) di lingkungan Polda Lampung, terkait perkara pengrusakan tanam tumbuh perkebunan miliki 22 warga Negara Mulya yang melibatkan Doni Ahmad Ira Cs oknum anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, yang kini ditangani Direktorat Reskrim umum (Direskrimum) Polda Lampung.

“LPW Lampung minta Direskrimum Polda Lampung lebih profesional dan mengedepankan kebenaran dalam penegakan hukum, menilai dalam perkara laporan pengerusakan tanam tumbuh perkebunan warga kampung Negara Mulya Way Kanan, murni perbuatan pidana. karena warga memiliki bukti sah kepemilikan lahan,” kata MD Rizani Minggu (31/10/2021).

Rizani menjelaskan, menyimak perkara pengrusakan tanam tumbuh di atas lahan warga Negara Mulya tersebut, secara hukum sudah masuk dalam perbuatan pidana murni dan tak ragu untuk menetapkan tersangka pelaku pengrusakan tanaman masyarakat negara mulya, karena warga memiliki bukti sah kepemilikan lahan dengan dibuktikan adanya sertifikat tanah yang diterbitkan BPN.

Selain itu,Rizani mengatakan,dalam perkara pengrusakan tanam tumbuh diatas lahan warga, jelas sudah masuk dalam perbuatan pidana, meskipun dalam perkara tersebut terdapat adaya gugatan sengketa.

“Meskipun ada sengketa lahan, semestinya tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh diatas lahan tersebut juga harus dikedepankan, tidak ada hubungan perdata dengan pidananya, karena terdapat warga dirugikan atas tanam tumbuh yang dirusak. Untuk itu jadikan tersangka bagi orang yang melakukan pengrusakan tanam tumbuh diatas lahan tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut, Rizani,juga mengapresiasi kinerja Polda lampung dengan pemasangan plang status quo dilahan yang menjadi lokasi pengrusakan meski demikian dia menyayangkan lambannya proses hukum perkara tindak pidana pengrusakan lahan yang dilaporkan oleh warga Negara Mulya yang sudah berjalan dua tahun lebih belum juga ada kepastian hukum. Sehingga menambah deretan panjang citra buruk APH, yang dinilai masyarakat banyaknya laporan terkesan percuma.

“Hampir banyak laporan masyarakat ke APH terkesan percuma saja melaporkan perbuatan tindak pidana kalau tidak ada kepastian hukum, jadi masyarakat malas untuk melapor dan sudah kurang kepercayan ke pihak APH,” ungkapnya.

Artikel ini telah dibaca 85 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jajaran Pengurus DPC-KWRI Kabupaten Pringsewu Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H 2024

16 Juni 2024 - 02:34 WIB

Sukses, BLT-DD Pekon Sidodadi disalurkan Sesuai Jumlah KPM

15 Juni 2024 - 07:15 WIB

Sukses, Dana Desa Tahap Satu Sidodadi Bagun Jalan Lapen dan Gorong-gorong

14 Juni 2024 - 10:39 WIB

Pemerintahan Pekon Neglasari Laksanakan PMT Anak Sunting Dan Ibu Hamil

13 Juni 2024 - 12:04 WIB

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun 1 Jalan Cendrawasi Pekon Wonosari Dilaksanakan

13 Juni 2024 - 12:01 WIB

Sukses Pekon Ambarawa Salurkan Beras Bantuan ke 379 KPM

13 Juni 2024 - 11:59 WIB

Trending di Headline

Sorry. No data so far.