Menu

Mode Gelap

Peristiwa · 20 Jul 2022 08:08 WIB

LPPI Apresiasi Komitmen Kapolri Terbuka dan Transparan Usut Kasus Brigadir J


					LPPI Apresiasi Komitmen Kapolri Terbuka dan Transparan Usut Kasus Brigadir J Perbesar

Cakra86.id | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI )menilai polri terlihat sudah sangat profesional dan transparan dalam memproses penanganan kasus baku tembak Brigadir J dan Bharada E. terbukti dalam hal ini, Polri sudah membentuk tim khusus dan menggandeng sejumlah pihak bukan hanya beranggotakan internal Polri, tetapi juga dari eksternal, terdapat ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Polri sangat terbuka untuk membuka pintu jika ada informasi baru terkait insiden yang terjadi oleh dari itu menurut kami mereka pantas diberi apresiasi yang tinggi. Karena dengan tim khusus dan berbagai pihak dari eksternal ikut berproses di dalam penanganan kasus tersebut,” papar Deny.

Kami juga meminta semua pihak menahan diri untuk tidak membangun stetmen yang merugikan sebelah pihak yang belum tentu kebenaranya serta jangan membangun opini dan narasi-narasi yang dapat menimbulkan penyesatan.

Menurut kami langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai salah satu bukti bahwa polri sangat transparan dan ini juga mampu menjawab keraguan publik jika terdapat ada pihak pihak yang meragukan dalam mengusut kasus Brigadir J, kami juga menilai penonaktifan ini dapat membuktikan bahwa Polri transparansi, dan terbuka dalam mengusut kasus Brigadir J ini.

“Kami menyampaikan kepada masyarakat agar mempercayakan kepada Tim ksusus yang di bentuk oleh Kapolri Jenderal listyo Sigit dalam menuntaskan kasus baku tembak Brigadir J dan Bharada tersebut, apalagi Tim yang bertugas sudah menjanjikan akan profesional, objektif serta transparan dalam pengusutan perkara ini,” pinta Deny.

Mari Kita serahkan kepada mekanisme hukum yang ada artinya marilah kita hormati proses penegakan hukum yang sesuai dengan UU yang berlaku.

“Apa yang menjadi tugas Tim penyidik harus dapat kita terima hasilnya mari kita beri waktu dan kesempatan kepada tim penyidik menyelesaikan tugasnya, kami menuampaikan Kita tidak boleh menyimpulkan atau mendahului hasil penyelidikan dari tim yang dibentuk Kapolri di bawah tanggung jawab dan tim Komnas HAM juga pihak Kompolnas,” pungkas Deny.

(FRN/HBI)

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ketua Umum PW-FRN Berharap Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Se-Jawa Timur Memperkuat Hubungan Polisi dan Masyarakat

8 Juni 2024 - 03:57 WIB

Ketum FRN, Agus Flores : 2 Kapolres di Jawa Timur dan Bos Magelang Diduga Miliki Rekening Gendut di Laporkan ke Kapolri

6 Juni 2024 - 10:38 WIB

Ketua PW FRN DPW Banten Minta Bupati Tangerang Awasi Pegawainya Agar Tak Memakai Narkoba

5 Juni 2024 - 16:50 WIB

Kapolri Buka Rakernis Baharkam Polri Tahun 2024 di Makassar

5 Juni 2024 - 09:08 WIB

Hindari PPDB Curang, Ketua FRN DPW Banten Habibi Minta Wartawan Perketat Pengawasan Sekolah Tingkat SD Hingga SLTA

4 Juni 2024 - 16:52 WIB

Ketum PW-FRN Agus Flores: Apresiasi Terhadap Komitmen Polda Sulteng dalam Menyikapi Kasus PT. GPS

4 Juni 2024 - 05:12 WIB

Trending di Peristiwa

Sorry. No data so far.