Menu

Mode Gelap

Headline · 13 Jun 2022 13:51 WIB

Penjabat Bupati Pringsewu Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021


					Penjabat Bupati Pringsewu Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Perbesar

Cakra86.ID ,GADINGREJO – Penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu 2021, melalui Rapat Paripurna di DPRD setempat, Senin (13/06/22).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Heri Iswahyudi beserta jajaran pemerintah daerah dan forkopimda Kabupaten Pringsewu.

Penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah dalam penjelasannya mengatakan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 yang dijabarkan secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020. “Dengan berpedoman kepada Permendagri tersebut, Pemkab Pringsewu menyusun mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”, katanya.

Kemudian berdasarkan Pasal 31 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU terkait lainnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung telah memeriksa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Pringsewu 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021. “Atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021, Pringsewu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kali ketujuh secara berturut-turut, yang merupakan buah dari hasil kerja keras semua pihak. Kedepan, menjadi tugas kita bersama untuk mempertahankan capaian tersebut dengan meningkatkan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tertib dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” ujarnya.

Selanjutnya, terkait Sistem Pengendalian Intern atas temuan dari pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu oleh Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, kata Adi Erlansyah, telah disampaikan laporan tertulis dan dikoordinasikan dengan Sekretariat DPRD serta perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti, dan berharap dapat segera diselesaikan, sehingga predikat tercepat dan tertinggi sebagaimana diperoleh Kabupaten Pringsewu untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun anggaran 2020 lalu dengan capaian 99.78% dapat dipertahankan, dan kedepan bahkan menjadi lebih baik lagi. (*Pakpahan)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Reskrim Polrestabes Medan Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tidak Pro Aktif/Profesional Dalam Menangani Terjadi Korban Fitnah

13 Juli 2024 - 20:49 WIB

LMP Pringsewu Soroti Tindak-tanduk Oknum Mengaku Wartawan

13 Juli 2024 - 12:08 WIB

Pringsewu Berperan Aktif dalam Lampung Begawi 2024 dengan Tampilan Stand Kerajinan dan UMKM Unggulan

13 Juli 2024 - 12:04 WIB

Kabupaten Pringsewu Meraih Penghargaan Kategori Inovatif dalam APKASI Otonomi Expo 2024

13 Juli 2024 - 11:50 WIB

Pekon Adiluwih Adakan Pelatihan PMT Balita

12 Juli 2024 - 14:24 WIB

Pj.Bupati Pringsewu Hadiri Rakernas APKASI XVI

10 Juli 2024 - 13:05 WIB

Trending di Headline

Sorry. No data so far.